Pemerintah-Persilahkan-Apindo-Tempuh-Jalur-Hukum
Daftar kenaikan upah tahun 2013 wilayah Jabodetabek
DKI JAKARTA |
Rp. 2.200.000 .- |
KOTA BOGOR |
Rp. 2.002.000 .- |
KAB. BOGOR |
Rp. 2.002.000 .- |
KOTA TANGERANG |
Rp. 1.700.000 .- |
KAB. TANGERANG |
Rp. 1.700.000 .- |
KAB. TANGSEL |
Rp. 1.700.000 .- |
KOTA BEKASI |
Rp. 2.100.000 .- |
KOTA DEPOK |
Rp. 2.042.000 .- |
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah mempersilakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan atas penetapan upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2013 sebesar Rp2,2 juta per bulan yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.
19.577 Polisi Jaga Demo Hari Ini
Dalam menghadapi aksi unjuk rasa buruh oleh sejumlah elemen buruh yang dipusatkan di beberapa tempat, Rabu (21/11/12) ini, kepolisian menurunkan personel gabungan sebanyak 19.577.
"Pasukan pengamanan demo sendiri berasal dari gabungan TNI dan Polri," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto dalam pesan singkatnya.
Rikwanto memaparkan, personel tersebut terdiri dari 4.316 anggota Polda Metro Jaya, 6.868 dari jajaran Polres Polda Metro, 4.241 anggota dari BKO Mabes Polri.
"Dari BKO TNI ada 3.610 anggota sementara dari Pemda ada 550 personel," ujarnya.
Untuk pengamanan di Monas dan Istana, kepolisian mengerahkan 3.600 personel untuk berjaga. "Di DPR/MPR RI ada 2.811 personel, dan di Bundaran HI ada 550 personel," kata Rikwanto.
sumber www.kompas.com, reviewer ;bang mul
Jokowi Persilakan Tiang Monorel Dipasang Iklan
Tiang pancang monorel, khususnya di Jalan HR Rasuna Said dan sepanjang Jalan Asia Afrika, terlihat lebih semarak dengan terpasangnya iklan komersial. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun tidak mempermasalahkan hal itu.
"Saat ini, ya enggak apa-apa dipakai untuk iklan," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (21/11/2012).
Namun, Jokowi optimistis proyek monorel itu sebentar lagi akan berjalan sehingga tiang pancang itu akan digunakan sesuai dengan fungsinya.
"Sebentar lagi juga akan dipakai oleh monorelnya," kata Jokowi.
Cara Menghitung Pajak Penghasilan….
Mengenai perhitungan atau cara menghitung pajak ini diatur dalam Bab IV UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UU Pajak Penghasilan”).
Untuk menghitung pajak penghasilan, harus diketahui besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (“PTKP”) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, yakni:
1. |
Untuk diri Wajib Pajak orang pribadi |
Rp. 15.840.000,- |
2. |
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin |
Rp. 1.320.000,- |
3. |
Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami |
Rp. 15.840.000,- |
4. |
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga |
Rp. 1.320.000,- |
Pembahasan UMK 2013 di Kabupaten/Kota Tangerang Masih Alot…….
TANGERANG-Buruh di Kota Tangerang meminta agar Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha dan buruh, mentapkan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar Rp 2,5 juta per bulan. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp 971.000 dari UMK 2012 yang sebesar Rp 1.529.000.
Hal itu dikatakann Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tangerang Riden Hatam Aziz, Minggu (4/11). Menurutnya jumlah UMK sebesar Rp 2,5 juta tersebut sesuai dengan kebutuhan riil buruh. Jumlah itu juga berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan buruh.
Buruh Akan Menyerbu Ke Istana Jika ????
JAKARTA – Puluhan ribu buruh diperkirakan bakal menyerbu Istana Presiden, kantor DPR dan kantor Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 22 November nanti. Aksi ini dilakukan agar pemerintah segera menaikkan upah buruh sesuai dengan hasil kesepakatan antara buruh, pemerintah dan pengusaha.
“Kami meminta pemerintah teguh pada pendirian terhadap proses yang sudah berjalan,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, Jumat (16/11).
Dia juga menilai, demokrasi saat ini belum sepenuhnya berjalan baik. Pasalnya, pengusaha mengancam akan membawa hasil kesepakatan buruh, pemerintah dan pengusaha ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Ini demokrasi sudah tidak sehat,” terangnya.
Apindo Klaim Gaji Pekerja Indonesia Sudah Tinggi di Asia
JAKARTA, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai, gaji tenaga kerja di Indonesia sudah sangat tinggi untuk ukuran Asia, karena tidak hanya berupa gaji pokok, namun juga ada berbagai insentif seperti gaji ke-13, uang makan, uang transportasi dan lainnya.
Dengan tambahan insentif tersebut, gaji total yang diterima (take home pay) para tenaga kerja bisa mencapai dua kali upah minimum yang dibayarkan.
Jika Anda Kena Tilang….Polisi…?
Jakarta Anda kena tilang lalu dimintai uang oleh aparat polisi? Jika iya, Polri berpesan Anda sebaiknya menceramahi saja si polisi ‘nakal’ itu.
"Kalau perlu, Bapak Ibu tegur saja polisi itu. Bapak, kalau terima uang dari saya berarti Bapak melakukan suap dan Bapak korupsi. Di sini kan banyak ustadz. Diceramahin saja Pak polisinya," kata Karo Penmas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar seraya mencontohkan.
Generasi Penerus Bangsa Yang Payah…!!!!!
Lagi-lagi tawuran…lagi-lagi tawuran yang melibatkan generasi penerus bangsa yang katannya bisa digolongkan kaum terpelajar dan terdidik ternyata hanya menghasilkan pelajar tawuran dan kekerasan.
Sepertinnya ada yang salah dalam memberikan pelajaran ataukah karena dunia pendidikan sekarang ini lebih diutamakan sebagai usaha bisnis semata hanya untuk menghasilkan keuntungan materi/uang.
Pembangunan Jembatan Selat Sunda masih belum jelas
Tokyo (ANTARA News) – Kelanjutan rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda hingga saat ini belum jelas dan masih terkatung-katung di meja pembahasan tim 7.
"Proyek ini masih di Tim 7 sampai sekarang, dari enam anggota sudah setuju semua tapi ada satu anggota yang belum oke," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa setelah
menyelesaian pertemuan 4th Indonesia-Japan Joint Economic Forum di Tokyo, Rabu malam.
Menurut dia, banyak pertimbangan yang harus diambil sebelum proyek dilaksanakan namun pembahasan yang berlarut-larut akan membuat sistem logistik dan distribusi transportasi di Indonesia tidak mengalami peningkatan.