Beranda > Sosial dan Budaya > KORUPSI DAN BUDAYA MASYARAKAT INONESIA

KORUPSI DAN BUDAYA MASYARAKAT INONESIA

Masyarakat Permisif dan Terbuka Suburkan Korupsi

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA -   Budaya masyarakat Indonesia yang lebih relatif permisif, bersifat terbuka, dan serba membolehkan terhadap perilaku korupsi menjadi salah satu akar maraknya kasus korupsi di negeri ini. Akibat sifat permisif itu, korupsi tidak hanya terjadi pada tataran eksekutif seperti di era orde baru, namun di era reformasi ini, korupsi terjadi lintas  trias politica, yakni terjadi pula  wilayah legislatif  dan yudikatif dengan maraknya.

Demikian pendapat yang dikemukakan Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari dalam diskusi Pilar Negara dengan tema "Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN" di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/5).

”Masyarakat lebih permisif terhadap pelaku korupsi daripada pelaku asusila. Kalau ada pejabat publik yang asusila, masyarakat langsung mengucilkannya. Tapi, kalau koruptor, asal si koruptor itu dermawan, pasti masih disambut, diterima bahkan dielu-elukan masyarakat. Banyak contohnya itu.  Bisa dikatakan, sanksi sosial dari masyarakat bagi koruptor masih sangat  ringan,” ujar Hajriyanto.

Menurutnya, hal tersebut yang bisa menjelaskan kenapa korupsi semakin menggila di Indonesia walaupun perangkat hukum sudah memadai untuk mencegah dan memberantas korupsi itu.  Dia menambahkan, saat ini negara ini punya 11 undang-undang  yang masuk rumpun undang- undang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mulai dari UU Tindak Pidana Korupsi, UU Pencucian Uang, hingga UU Keterbukaan Informasi Publik.

UU itu pun, kata politisi Golkar ini, telah melahirkan banyak lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Bahkan, di tingkat operasional, ada pula istilah yang sudah diberlakukan, yakni, ‘know your customer’ dalam dunia perbankan.

”Tapi koq korupsinya justru makin mewabah. Sepertinya juga undnag-undang itu memerlukan pemimpin yang benar-benar kuat untuk menjalankannya,” imbuhnya.Sekali lagi ia menilai, fenomena itu berlangsung karena adanya budaya permisif dalam masyarakat dimana  masyarakat  tidak memberikan efek jera atau sanksi sosial yang berat terhadap koruptor yang akhirnya membuat pejabat ramai-ramai melakukan korupsi. ”Kalau bukan itu, bagaimana mungkin proses kaderisasi dan regenerasi koruptor bisa sukses sekali. Pelakunya juga semakin belia. Sama dengan proses kaderisasi terorisme yang berjalan lancar dengan usia kader yang muda-muda. Ini saya sebut proses pembeliaan,” katanya.

Pembicara lain dalam diskusi  adalah politisi PAN, Teguh Juwarno. Menurut dia, untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi tak cukup hanya dengan hukuman penjara. Menyita harta kekayaan sehingga membuat koruptor menjadi miskin diyakini bisa membuat orang takut melakukan korupsi.

"Kalau mau ada efek jera, saya tawarkan dilakukannya pemiskinan. Jadi mungkin koruptor itu harus dimiskinkan. Disita semua hartanya. Kembali kepada posisi miskin. Ini akan membuatnya terpuruk, malu dan tentu berefek jera," kata anggota Komisi I DPR RI ini.

Teguh menilai saat ini jika bicara korupsi rasanya justru membuat frustrasi. Teguh mempertanyakan, kenapa jika untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, atau perserikatan, masyarakat bisa bekerja dengan ikhlas.
Namun, tambahnya, kenapa jika bicara soal parpol yang terjadi justru syahwat kekuasaan dan segera ingin berkuasa. Padahal, di parpol juga untuk kemaslahatan. "Jadi sekarang ini semangat keihlasan itu semakin mahal," kata Teguh.

Karena itu, Teguh meminta agar diberikan  efek jera dengan cara memiskinkan pelaku korupsi. Dia mencontohkan, pelaku korupsi yang sudah merugikan negara puluhan miliar rupiah seperti M. Nazaruddin hanya dihukum penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Dia pun menyampaikan kekecewaannya lantaran dari dana APBN 2012 sebesar Rp 1.400 triliun, sebanyak 60 persen atau Rp 900 triliun hanya habis untuk anggaran rutin dan hanya menghasilkan kertas-kertas, bahkan selebihnya masih dikorupsi. (ind/yay)

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: